Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan efisiensi APBN akan tetap menjadi bagian dari pengelolaan fiskal setelah dirinya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, menurut Suahasil, efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemangkasan anggaran, melainkan bagaimana belanja negara menghasilkan output maksimal dan manfaat nyata bagi masyarakat.
merindink – Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara mengenai kelanjutan kebijakan efisiensi anggaran setelah menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil menegaskan efisiensi tetap menjadi bagian penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Meski begitu, Suahasil memberikan penekanan berbeda terhadap arti efisiensi. Menurutnya, efisiensi bukan simply memotong belanja pemerintah, tetapi memastikan uang negara digunakan dengan lebih efektif untuk mencapai hasil yang sudah direncanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil setelah dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026. Ia menggantikan Purbaya untuk meneruskan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.
Suahasil Respons Kelanjutan Efisiensi Anggaran
Suahasil mengatakan APBN memiliki tiga komponen utama, yakni penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Pada sisi belanja, pemerintah menurutnya harus terus mencari cara agar penggunaan anggaran menjadi semakin efisien tanpa kehilangan output yang ingin dicapai.
Ia menekankan bahwa ukuran efisiensi tidak hanya terlihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil dipangkas. Fokusnya adalah bagaimana jumlah belanja yang tersedia dapat menghasilkan output maksimal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan approach tersebut, Suahasil memberi sinyal bahwa kebijakan efisiensi akan tetap berjalan. Namun, implementasinya tidak necessarily identik dengan pemotongan anggaran secara seragam terhadap kementerian dan lembaga.
Suahasil secara eksplisit menyebut efisiensi bukan sekadar “potong belanja”. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dinilai dari output serta manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja negara.
Cara pandang tersebut menempatkan efisiensi lebih dekat dengan konsep value for money. Artinya, belanja yang lebih kecil tidak otomatis lebih baik jika akhirnya membuat program pemerintah gagal menghasilkan manfaat yang direncanakan.
Sebaliknya, anggaran yang tetap digunakan dapat dianggap efisien apabila mampu menghasilkan output lebih besar atau kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Itu menjadi salah satu message utama Suahasil setelah kembali memimpin Kementerian Keuangan sebagai menteri.
Bagaimana Kebijakan Efisiensi di Era Purbaya?
Efisiensi anggaran menjadi salah satu isu penting selama Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan. Pada Maret 2026, Purbaya menyatakan pemerintah menyiapkan efisiensi belanja kementerian dan lembaga untuk membantu menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto.
Pada saat tekanan global meningkat, Purbaya juga menyatakan dirinya akan menentukan persentase pemotongan anggaran kementerian dan lembaga jika penyesuaian secara mandiri tidak menghasilkan penghematan yang dianggap memadai. Kementerian Keuangan saat itu berencana menyisir belanja yang dinilai masih dapat ditunda.
Purbaya kemudian membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dijalankan bersama kebijakan efisiensi untuk menjaga kesehatan APBN di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan tekanan terhadap belanja negara.
Purbaya Juga Pernah Bedakan Efisiensi dengan Pemotongan
Meski identik dengan kebijakan penyesuaian belanja, Purbaya sebenarnya juga pernah menekankan bahwa efisiensi tidak selalu berarti memotong total anggaran. Ia menyebut pendekatannya lebih banyak berkaitan dengan cash management dan optimalisasi anggaran yang tidak terserap.
Menurut Purbaya, anggaran yang menganggur dapat menjadi beban karena pemerintah tetap memiliki biaya pembiayaan. Karena itu, anggaran yang tidak dapat digunakan secara efektif bisa dipindahkan atau dicoret sehingga sumber daya fiskal dapat dialokasikan dengan lebih produktif.
Dalam konteks tersebut, terdapat continuity antara pendekatan Purbaya dan pernyataan Suahasil mengenai pentingnya efektivitas belanja. Perbedaannya, Suahasil sejak awal kepemimpinannya secara eksplisit menekankan bahwa output dan manfaat masyarakat harus menjadi ukuran utama efisiensi.
Ketika ditanya apakah ada kebijakan Purbaya yang akan dievaluasi atau di-review, Suahasil belum memberikan daftar kebijakan tertentu. Ia justru memilih menekankan fokus Kementerian Keuangan pada pelaksanaan APBN dan stabilitas ekonomi.
Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Suahasil akan membatalkan kebijakan efisiensi yang dijalankan pendahulunya. Pernyataan publiknya sejauh ini lebih menunjukkan penajaman definisi efisiensi daripada reversal kebijakan secara keseluruhan.
Detail mengenai kebijakan Purbaya yang akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dihentikan masih perlu menunggu keputusan lanjutan Kementerian Keuangan. Pemerintah juga masih harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan APBN dan kondisi perekonomian.
Suahasil Tetap Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Salah satu policy signal paling jelas dari Suahasil adalah komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB. Ia menyatakan Kementerian Keuangan akan tetap bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan batas maksimum defisit tersebut.
Menurut Suahasil, APBN harus tetap sehat dan kredibel agar mampu menjalankan program prioritas pemerintah. Pada saat yang sama, anggaran negara juga harus memiliki kemampuan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menstabilkan perekonomian.
Dengan target tersebut, ruang belanja pemerintah tetap harus dikelola secara disciplined. Efisiensi kemudian menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan membiayai program pemerintah dan menjaga kredibilitas fiskal.
Setelah dilantik, Suahasil menyebut Presiden Prabowo memberikan arahan agar Kementerian Keuangan menjaga kesehatan sekaligus kredibilitas keuangan negara. Menurutnya, APBN harus dapat dipercaya masyarakat maupun pelaku ekonomi.
Suahasil juga mengatakan APBN tidak hanya berfungsi sebagai accounting document yang mencatat pendapatan dan belanja. Instrumen fiskal tersebut harus dapat mendorong pertumbuhan sekaligus digunakan ketika pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi.
Karena itu, challenge bagi Kementerian Keuangan bukan sekadar menekan angka pengeluaran. Pemerintah juga harus memastikan penghematan tidak mengurangi efektivitas program yang dianggap prioritas.
Warisan Purbaya Termasuk Penyesuaian Transfer ke Daerah
Salah satu isu fiskal pada periode Purbaya adalah penyesuaian transfer ke daerah. Purbaya sebelumnya mengakui pemangkasan Dana Bagi Hasil menjadi kebijakan yang berat bagi daerah, tetapi dikaitkan dengan kebutuhan menjaga kondisi APBN secara keseluruhan.
Menurut laporan Tirto, alokasi DBH dalam APBN 2026 mengalami pemangkasan yang signifikan. Transfer ke daerah secara keseluruhan juga mengalami perubahan dalam proses penyusunan anggaran.
Belum ada pernyataan Suahasil yang menyebut kebijakan tersebut akan langsung dibalik setelah pergantian Menteri Keuangan. Karena itu, perkembangan mengenai transfer daerah menjadi salah satu area yang perlu dicermati dalam kebijakan fiskal berikutnya.
Apa Bedanya Pendekatan Suahasil dan Purbaya?
Berdasarkan pernyataan publik yang tersedia, keduanya sama-sama menempatkan efisiensi sebagai instrumen untuk menjaga kesehatan APBN. Purbaya sempat menggunakan pemotongan, pembatasan anggaran baru, serta pengelolaan dana tidak terserap sebagai bagian dari strategi fiskalnya.
Sementara itu, Suahasil lebih menekankan efisiensi berbasis output. Ia ingin belanja yang tersedia menghasilkan manfaat maksimal, sehingga ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada nominal penghematan.
Namun, perbedaan tersebut belum cukup untuk disebut sebagai perubahan arah kebijakan secara total. Implementasi dalam APBN dan kebijakan belanja kementerian/lembaga nantinya akan menjadi indikator yang lebih jelas mengenai bagaimana pendekatan Suahasil diterapkan.
APBN Diminta Tetap Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Suahasil menilai APBN harus memainkan dua fungsi secara bersamaan. Di satu sisi, APBN perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara di sisi lain tetap menjadi instrumen stabilisasi ketika perekonomian menghadapi tekanan.
Dua fungsi tersebut membuat kebijakan efisiensi menjadi cukup delicate. Pemotongan yang terlalu agresif berpotensi mengurangi stimulus dari belanja negara, tetapi belanja yang tidak terkendali dapat memperbesar tekanan terhadap defisit.
Karena itu, arah yang disampaikan Suahasil adalah mencari titik balance antara efektivitas belanja dan disiplin fiskal. Pendekatan tersebut masih harus dilihat penerapannya dalam realisasi anggaran sepanjang masa kepemimpinannya.
Efisiensi Tetap Jalan, tetapi Output Jadi Fokus
Pernyataan Suahasil menunjukkan bahwa pemerintah belum meninggalkan agenda efisiensi. Ia justru memasukkan efisiensi sebagai bagian dari gerak normal APBN bersama penerimaan dan pembiayaan.
Hal yang ingin dibedakan adalah cara mengukur keberhasilannya. Bagi Suahasil, semakin kecil anggaran tidak automatically berarti semakin efisien apabila output dan manfaat program ikut menurun.
Konsep tersebut bisa berarti pemerintah akan lebih banyak mengevaluasi kualitas belanja, program yang berjalan, serta outcome yang dihasilkan. Namun, detail teknis mengenai mekanisme evaluasi itu belum dijelaskan secara menyeluruh.
Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian karena posisi tersebut memiliki peran besar terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. Investor biasanya memperhatikan antara lain defisit, pembiayaan pemerintah, kebijakan belanja, dan kredibilitas pengelolaan APBN.
Suahasil sejak hari pertama menyampaikan komitmen menjaga batas defisit maksimal 3 persen. Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa disiplin fiskal tetap menjadi salah satu framework utama pemerintah.
Meski demikian, dampak kebijakan Suahasil terhadap perekonomian maupun pasar belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan awal setelah pelantikan. Realisasi APBN dan keputusan fiskal berikutnya akan memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Pertama, publik perlu melihat bagaimana Kementerian Keuangan memperlakukan anggaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya menjadi sasaran efisiensi. Perubahan kebijakan konkret akan terlihat melalui penyesuaian alokasi, pembukaan atau pemblokiran anggaran, serta realisasi belanja.
Kedua, perkembangan transfer ke daerah juga akan menjadi important karena sebelumnya menjadi salah satu kebijakan fiskal yang menimbulkan perhatian. Sampai sekarang, Suahasil belum mengumumkan perubahan besar terkait kebijakan tersebut.
Ketiga, target defisit dan perkembangan penerimaan negara akan menentukan seberapa besar ruang fiskal pemerintah. Jika tekanan terhadap APBN meningkat, kebutuhan melakukan efisiensi atau reprioritisasi anggaran dapat kembali menjadi isu utama.
Suahasil Nazara merespons isu kelanjutan efisiensi anggaran setelah menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dengan menegaskan bahwa efisiensi akan tetap menjadi bagian dari pengelolaan APBN. Namun, ia menilai konsep tersebut tidak boleh dipersempit menjadi sekadar pemotongan belanja.
Menurut Suahasil, efisiensi berarti menggunakan anggaran yang tersedia untuk menghasilkan output maksimal dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pada saat yang sama, ia berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan defisit tidak melampaui batas 3 persen.
Sampai saat ini, Suahasil belum mengumumkan kebijakan Purbaya mana yang akan dibatalkan atau dievaluasi secara spesifik. Karena itu, arah kebijakannya lebih tepat dibaca sebagai penegasan fokus pada efektivitas belanja dan disiplin fiskal, sembari menunggu implementasi nyata dalam pengelolaan APBN berikutnya.
Referensi
- ANTARA News, 14 September 2026. Menkeu Suahasil: Efisiensi APBN bukan sekadar potong belanja.
- Bisnis.com, 14 September 2026. Suahasil Nazara: Efisiensi APBN Bukan Sekadar Pangkas Belanja.
- Bisnis.com, 14 September 2026. Suahasil Nazara Respon Soal Evaluasi Kebijakan Purbaya, Apa Katanya?
- ANTARA News, 18 September 2026. Menkeu pastikan defisit APBN dikelola sesuai UU di bawah 3 persen.
- ANTARA News, 19 Maret 2026. Menkeu bakal tetapkan persentase pemotongan anggaran kementerian.
- ANTARA News, 21 Maret 2026. Jaga APBN sehat, Menkeu Purbaya batasi pengajuan anggaran baru K/L.
- detikFinance, 2025. Purbaya Pastikan Efisiensi Anggaran Lanjut di 2026, tapi Beda dengan Sri Mulyani.
- Tirto.id, September 2026. Warisan Kebijakan Purbaya yang Kini Berada di Tangan Suahasil.