Ringkasan Cepat:
- Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10, hasil rapat koordinasi Selasa (11/8/2026)
- Ini masih wacana, belum ada aturan resmi — harga Pertalite tidak naik, yang dibatasi adalah siapa yang boleh membeli
- Target penerapan bertahap sebelum 2027, kemungkinan mulai akhir 2026, mekanisme masih disiapkan bersama Pertamina
Jakarta, 14 Agustus 2026 — Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat desil 9 dan 10, menyusul rapat koordinasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Kemenkeu pada Selasa (11/8/2026), demi memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.
Mengapa Ini Penting?
Selama ini Pertalite bisa dibeli siapa saja, termasuk kelompok masyarakat paling sejahtera. Menurut data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), desil 9 dan 10 mewakili sekitar 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di Indonesia, sebagaimana dijelaskan Kompas.com. Bahlil menyebut nilai subsidi energi yang mengalir ke kelompok ini mencapai ratusan triliun rupiah per tahun — dana yang menurut pemerintah semestinya lebih banyak dinikmati kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Wacana ini juga muncul di tengah tekanan anggaran negara yang lebih luas. Bank Dunia bahkan sempat menempatkan negara tetangga Vietnam dan Filipina dalam kategori berpendapatan menengah-atas, sinyal bahwa pola belanja subsidi lama di kawasan mulai ditinjau ulang seiring naiknya kelas ekonomi masyarakat.
“Beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, dikutip Kontan (12/8/2026)
Purbaya menegaskan langkah ini tidak akan diterapkan sekaligus. Pemerintah ingin lebih dulu mengukur dampaknya terhadap perekonomian, misalnya dengan menghentikan akses desil 10 lebih dulu sebelum memperluas ke desil 9.
Reaksi dan Dampak
Rencana ini mendapat dukungan di DPR. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Jamaludin Malik, menilai langkah tersebut sudah tepat untuk memastikan anggaran energi jatuh ke tangan yang tepat.
“Langkah Menteri ESDM ini sudah tepat dan patut didukung.”
— Jamaludin Malik, Anggota Komisi XII DPR RI, dikutip Kompas.com (12/8/2026)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri menegaskan poin yang sering disalahpahami publik: harga Pertalite tidak naik. Yang berubah hanyalah siapa yang berhak membelinya. Ia mencontohkan, tidak semestinya masyarakat mampu — terutama pemilik kendaraan mewah — terus menikmati BBM bersubsidi yang seharusnya untuk pekerja dan pelaku UMKM.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite.”
— Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, dikutip dari keterangan resmi (11/8/2026)
Salah satu skema yang sempat mengemuka adalah pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan: maksimal 1.400 cc untuk pengguna Pertalite dan maksimal 2.000 cc untuk pengguna Solar bersubsidi. Namun pemerintah belum memastikan skema mana yang akan dipakai — kriteria desil DTSEN dan kriteria kendaraan sama-sama masih dikaji berdampingan.
Dampak ekonominya turut dipantau ketat. Pergerakan harga komoditas dalam negeri, seperti tren harga emas Antam yang sempat turun Rp30.000 per gram, menjadi salah satu indikator yang ikut diawasi pemerintah saat merancang kebijakan yang berpotensi menyentuh daya beli masyarakat kelas menengah-atas.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian | Sumber |
|---|---|---|
| Selasa, 11/8/2026 | Rapat koordinasi Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil di Kemenkeu; wacana pembatasan Pertalite desil 9-10 mencuat | Kontan |
| Rabu, 12/8/2026 | Purbaya sebut target penerapan sebelum 2027, kemungkinan akhir 2026; Jamaludin Malik (DPR) nyatakan dukungan | Kompas.com |
| Kamis, 13/8/2026 | Publik ramai mengecek status desil lewat layanan resmi Kemensos dan BPS | Tribunnews |
| Jumat, 14/8/2026 | Kompas.com jelaskan definisi desil 9-10 sebagai 20% keluarga tersejahtera | Kompas.com |
Cara Cek Golongan Desil Kamu
Desil bukan sekadar ukuran gaji — variabel seperti kondisi rumah, akses listrik, kepemilikan aset, pendidikan, dan pekerjaan turut dihitung dalam DTSEN. Berikut cara mengeceknya:
- Buka cekbansos.kemensos.go.id atau unduh aplikasi resmi Cek Bansos dari Kemensos.
- Alternatif resmi lain: dtsen-form.bps.go.id, milik Badan Pusat Statistik.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Isi kode captcha yang tampil di layar.
- Klik tombol Cari Data — hasil akan menampilkan kelompok desil dan status bantuan sosial Anda.
Status desil bersifat dinamis dan bisa berubah saat data diperbarui, jadi disarankan mengecek secara berkala, terutama jika kondisi ekonomi keluarga berubah.
Apa Selanjutnya?
Yang perlu digarisbawahi: informasi yang menyebut desil 9-10 sudah dilarang membeli Pertalite belum tepat. Ini masih rencana kebijakan dengan target waktu, bukan aturan yang berlaku efektif. Purbaya menyebut sistem milik Pertamina dinilai sudah cukup siap mendukung penerapan, tetapi pemerintah belum bisa memastikan berapa besar potensi penghematan anggaran dari kebijakan ini.
Penataan subsidi Pertalite ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga akuntabilitas belanja negara secara lebih luas, termasuk di sektor lain seperti reformasi kelembagaan di instansi penerimaan negara, yang sama-sama menyoroti pentingnya anggaran publik jatuh ke sasaran yang tepat.
Artikel ini ditulis oleh Redaksi merindink.com, bagian ekonomi dan kebijakan publik.