Penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian masyarakat karena kondisi ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaji. Penghasilan sekitar Rp3 juta belum otomatis menentukan sebuah keluarga masuk kategori mampu karena penghitungan desil mempertimbangkan kondisi rumah tangga secara lebih luas.
merindink – Persoalan penetapan desil kembali menjadi topik yang ramai dibicarakan masyarakat, terutama setelah pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis penentuan sasaran program bantuan sosial.
Salah satu pertanyaan yang kemudian muncul cukup simple, tetapi sangat relate dengan kondisi banyak pekerja: bagaimana seseorang dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan bisa tercatat dalam kelompok masyarakat yang dianggap relatif mampu?
Nominal Rp3 juta mungkin terdengar cukup apabila hanya dilihat sebagai satu angka. Namun, kondisi ekonomi sebuah keluarga obviously tidak sesederhana membaca nominal gaji bulanan.
Pekerja dengan penghasilan Rp3 juta yang masih tinggal bersama orang tua tentu mempunyai kondisi berbeda dengan kepala keluarga berpenghasilan sama yang harus menanggung pasangan dan beberapa anak. Begitu pula masyarakat yang tinggal di wilayah dengan biaya hidup tinggi dibandingkan mereka yang berada di daerah dengan biaya kebutuhan sehari-hari relatif lebih rendah.
Karena itulah, ketika hasil desil dianggap tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya, pertanyaan masyarakat terhadap mekanisme penetapannya menjadi understandable.
Desil Bukan Pengelompokan Berdasarkan Gaji Saja
Hal pertama yang perlu diluruskan adalah desil dalam DTSEN bukan sekadar klasifikasi berdasarkan nominal gaji seseorang.
Sistem desil membagi rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Dalam penjelasan pada layanan Cek Bansos Kementerian Sosial, desil merupakan kelompok persepuluhan yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonominya.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil kemudian meningkat secara bertahap hingga Desil 10, yang mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Dengan mekanisme tersebut, seseorang tidak otomatis ditempatkan dalam desil tertentu hanya karena menerima gaji Rp3 juta.
Data mengenai kondisi rumah tangga secara keseluruhan ikut menjadi pertimbangan. Inilah yang terkadang menimbulkan gap antara persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonominya dan hasil klasifikasi dalam sistem.
Menyebut pekerja dengan gaji Rp3 juta sebagai masyarakat kaya tentu terlalu simplistik.
Nilai sebuah penghasilan sangat bergantung pada konteks.
Bayangkan seorang pekerja mendapatkan Rp3 juta setiap bulan. Dari jumlah tersebut, ia harus membayar kontrakan, listrik, transportasi, kebutuhan makan, pendidikan anak, cicilan tertentu, hingga kebutuhan kesehatan keluarga.
Setelah seluruh pengeluaran tersebut dibayarkan, disposable income yang tersisa bisa sangat kecil.
Situasinya berbeda apabila Rp3 juta merupakan pendapatan salah satu anggota keluarga sementara anggota keluarga lainnya juga memiliki penghasilan. Jika digabungkan, total kondisi ekonomi rumah tangga tersebut mungkin lebih kuat.
Inilah mengapa pembicaraan mengenai desil seharusnya menggunakan perspektif rumah tangga, bukan sekadar melihat slip gaji satu orang.
Masyarakat terkadang terkejut ketika mengetahui dirinya tercatat pada Desil 6, 7, 8, bahkan lebih tinggi, padahal merasa kondisi ekonomi sehari-hari masih pas-pasan.
Hal tersebut bisa terjadi karena sistem melihat sejumlah indikator kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Dalam proses pendataan sosial ekonomi, variabel yang diperhatikan dapat mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pekerjaan anggota keluarga, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik bangunan, akses fasilitas dasar, serta indikator lainnya.
Artinya, sebuah keluarga yang memiliki pendapatan tunai relatif terbatas belum tentu ditempatkan pada kelompok desil bawah apabila indikator kesejahteraan lainnya menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan rumah tangga lain.
Kata relatif menjadi penting.
Desil bukan hanya menjawab pertanyaan “apakah keluarga ini merasa hidupnya berat?”, melainkan menempatkan kondisi sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lain dalam distribusi kesejahteraan.
Rumah Milik Sendiri Bisa Membuat Kondisi Terlihat Berbeda
Salah satu contoh yang sering membuat masyarakat confused adalah kepemilikan rumah.
Seseorang mungkin memiliki rumah sendiri tetapi penghasilan bulanannya rendah. Rumah tersebut bahkan bisa merupakan warisan orang tua dan bukan dibeli dari pendapatan saat ini.
Dari perspektif cash flow, keluarga tersebut tetap bisa mengalami kesulitan.
Namun, dari perspektif kesejahteraan, keluarga yang memiliki tempat tinggal sendiri memang mempunyai kondisi berbeda dibandingkan keluarga berpenghasilan sama yang masih harus mengeluarkan uang untuk kontrakan setiap bulan.
Hal serupa berlaku terhadap aset lainnya.
Kendaraan, tanah, peralatan rumah tangga, hingga karakteristik tempat tinggal dapat memberikan gambaran tambahan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga.
Persoalannya, aset tidak selalu sama dengan uang tunai.
Seseorang dapat memiliki rumah tetapi tetap kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari. Inilah salah satu alasan masyarakat terkadang merasa klasifikasi statistik tidak sepenuhnya menggambarkan tekanan ekonomi yang mereka rasakan.
Penghasilan Rp3 juta untuk satu orang dan Rp3 juta untuk keluarga beranggotakan lima orang jelas mempunyai daya beli yang berbeda.
Misalnya sebuah rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan tiga anak dengan hanya satu sumber pendapatan sebesar Rp3 juta.
Jika dihitung secara sederhana, pendapatan tersebut setara sekitar Rp600 ribu per anggota keluarga setiap bulan sebelum memperhitungkan perbedaan kebutuhan masing-masing anggota.
Bandingkan dengan seorang pekerja lajang yang memperoleh pendapatan Rp3 juta dan tinggal di rumah keluarga tanpa harus membayar sewa.
Nominal gajinya sama, tetapi economic pressure keduanya berbeda.
Karena itulah data mengenai komposisi dan kondisi rumah tangga sangat penting dalam pengukuran kesejahteraan.
Biaya Hidup Tiap Daerah Juga Berbeda
Persoalan berikutnya adalah cost of living.
Rp3 juta di satu kabupaten belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan Rp3 juta di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, atau kota besar lainnya.
Biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari berbeda antardaerah.
Bahkan dalam satu kota saja, biaya hidup antarwilayah dapat berbeda cukup jauh.
Kondisi tersebut membuat masyarakat sering menggunakan pengalaman sehari-hari sebagai benchmark ketika menilai apakah penghasilannya sudah tergolong mampu.
Seorang pekerja mungkin secara statistik berada di atas sebagian rumah tangga lainnya. Namun, setelah membayar kebutuhan rutin di wilayah dengan biaya hidup tinggi, ia tetap merasa kondisi keuangannya fragile.
Perbedaan antara klasifikasi statistik dan pengalaman ekonomi sehari-hari inilah yang sering memunculkan perdebatan mengenai desil.
Desil Berpengaruh terhadap Akses Bansos
Pembahasan mengenai desil menjadi semakin sensitif karena klasifikasi tersebut berkaitan dengan penargetan berbagai program perlindungan sosial.
Pada layanan Cek Bansos Kemensos, dijelaskan bahwa Desil 1 sampai Desil 4 atau kelompok 40 persen terbawah dapat menjadi prioritas untuk diusulkan sebagai penerima program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Sementara itu, desil yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kesejahteraan relatif yang juga lebih tinggi.
Karena itulah perubahan desil dapat mempunyai konsekuensi nyata.
Sebuah keluarga yang merasa masih membutuhkan bantuan bisa mempertanyakan hasil pendataan apabila tiba-tiba berada pada kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
Terlebih apabila kondisi di lapangan menunjukkan pendapatan terbatas, jumlah tanggungan besar, atau kepala keluarga mengalami perubahan pekerjaan.
Kondisi ekonomi keluarga tidak bersifat static.
Seseorang yang tahun lalu mempunyai pekerjaan tetap bisa kehilangan pekerjaan tahun ini. Sebaliknya, anggota keluarga yang sebelumnya tidak bekerja mungkin mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Ada pula perubahan karena pernikahan, perceraian, kelahiran anak, kematian anggota keluarga, perpindahan tempat tinggal, maupun perubahan kepemilikan aset.
Karena kondisi masyarakat terus berubah, data sosial ekonomi juga membutuhkan pemutakhiran.
Kementerian Sosial menjelaskan pada layanan Cek Bansos bahwa desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi terbaru.
Masyarakat yang merasa data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun melalui fitur yang tersedia pada Aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai basis penting dalam memperbaiki ketepatan sasaran program sosial.
DTSEN dibangun untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sehingga pemerintah memiliki referensi sosial ekonomi yang lebih konsisten.
Kementerian Sosial juga telah menggunakan DTSEN dalam proses penyaluran bantuan sosial pada 2026. Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
Tujuannya jelas: bantuan sosial harus lebih tepat sasaran.
Pemerintah ingin meminimalkan dua problem klasik dalam penyaluran bansos, yaitu inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya sudah relatif mampu masih menerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika keluarga yang seharusnya membutuhkan justru tidak masuk sebagai penerima.
Dua persoalan tersebut sama-sama challenging karena kondisi ekonomi jutaan rumah tangga Indonesia terus berubah.
Masyarakat Bisa Mengecek Desil melalui Cek Bansos
Masyarakat yang penasaran dengan status sosial ekonominya dapat memanfaatkan layanan resmi Cek Bansos Kemensos.
Situs tersebut kini menyediakan pencarian menggunakan NIK 16 digit.
Pengguna cukup membuka cekbansos.kemensos.go.id, memasukkan NIK sesuai KTP, mengisi kode verifikasi yang tersedia, kemudian menekan tombol pencarian.
Informasi yang ditampilkan dapat digunakan untuk melihat status data sosial dan program bantuan yang berkaitan dengan individu atau keluarga tersebut.
Pengecekan ini menjadi langkah awal sebelum masyarakat mempertanyakan atau mengajukan pembaruan data.
Pastikan situs yang digunakan benar-benar berasal dari domain resmi kemensos.go.id agar data pribadi tidak diberikan kepada website yang tidak jelas.
Merasa Desil Tidak Sesuai? Data Bisa Diperbarui
Masuk ke desil tinggi bukan berarti masyarakat tidak memiliki kesempatan memperbaiki data apabila kondisi yang tercatat memang tidak sesuai.
Kemensos menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa atau kelurahan dan Dinas Sosial.
Selain itu, Aplikasi Cek Bansos menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya.
Namun, pengajuan perubahan tidak berarti desil otomatis berganti pada hari yang sama.
Data perlu melalui proses verifikasi, validasi, dan penghitungan kembali. Dalam penjelasan Cek Bansos Kemensos, perhitungan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik secara periodik.
Mekanisme tersebut dibutuhkan agar perubahan tidak hanya berdasarkan klaim sepihak, tetapi didukung kondisi yang dapat diverifikasi.
Penghasilan Rp3 Juta Tidak Bisa Menjadi Satu-satunya Patokan
Perdebatan mengenai pekerja berpenghasilan Rp3 juta yang masuk kategori relatif mampu menunjukkan pentingnya memahami cara kerja desil.
Kesimpulan bahwa “gaji Rp3 juta pasti masuk kelompok mampu” tidak tepat apabila tidak disertai konteks mengenai kondisi rumah tangga.
Begitu pula sebaliknya.
Penghasilan Rp3 juta tidak otomatis membuat seseorang masuk desil bawah dan berhak menerima bansos.
Sistem penargetan sosial harus melihat gambaran yang lebih luas, mulai dari jumlah anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, aset, hingga berbagai indikator sosial ekonomi lainnya.
Namun, transparansi tetap menjadi hal penting.
Masyarakat perlu memahami mengapa mereka berada pada desil tertentu, data apa yang digunakan, serta bagaimana mekanisme koreksi dilakukan ketika informasi tersebut tidak sesuai kondisi aktual.
Tanpa pemahaman tersebut, hasil klasifikasi yang sebenarnya dibuat melalui pendekatan statistik dapat terasa seperti label sepihak.
DTSEN membawa misi besar untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Namun, kualitas sistem pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
Data yang outdated dapat menghasilkan klasifikasi yang tidak lagi relevan.
Sebaliknya, data yang rutin diperbarui dan diverifikasi dapat membantu pemerintah membedakan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan rumah tangga yang kondisi ekonominya sudah membaik.
Kasus hipotetis pekerja dengan penghasilan Rp3 juta menunjukkan bahwa ukuran “mampu” memang tidak bisa dilihat hanya dari nominal pendapatan.
Ada keluarga yang menerima Rp3 juta tetapi memiliki tanggungan besar. Ada pekerja dengan gaji sama yang tidak mempunyai tanggungan. Ada keluarga yang memiliki rumah warisan tetapi pendapatannya rendah. Ada pula rumah tangga dengan pendapatan formal kecil tetapi memiliki sumber pendapatan lain.
Semua kondisi tersebut membuat penetapan tingkat kesejahteraan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar melihat angka pada slip gaji.
Karena itu, masyarakat yang menemukan desilnya terasa tidak sesuai sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa penghasilan Rp3 juta telah ditetapkan pemerintah sebagai batas resmi kategori mampu.
Yang lebih tepat adalah mengecek data yang digunakan, memastikan kondisi rumah tangga sudah tercatat dengan benar, dan mengajukan pemutakhiran apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai desil bukan cuma tentang siapa yang dianggap miskin atau mampu.
Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah data tersebut benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi keluarga di dunia nyata. Ketika desil digunakan untuk menentukan akses terhadap program sosial, akurasi dan mekanisme koreksi menjadi hal yang tidak boleh dianggap sekadar administratif.
Referensi
Kementerian Sosial Republik Indonesia – Cek Bansos. Informasi mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pengertian desil, kelompok kesejahteraan, serta mekanisme pembaruan data.
https://cekbansos.kemensos.go.id/
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Informasi program perlindungan sosial, pemutakhiran DTSEN, serta penyaluran bantuan sosial.
https://kemensos.go.id/
Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pengukuran kondisi sosial ekonomi masyarakat.
https://www.bps.go.id/
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Informasi mengenai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
https://setkab.go.id/