Karhutla Menunggu Hujan, Anggaran BNPB dan Kementerian Kehutanan untuk Apa?

karhutla

merindink – Setiap musim kemarau, Indonesia menghadapi persoalan yang terasa berulang. Titik panas bermunculan, lahan gambut mengering, kebakaran meluas, dan kabut asap mengancam kesehatan masyarakat. Pemerintah mengerahkan petugas, helikopter, operasi pemadaman darat, hingga modifikasi cuaca.

Kemudian hujan turun, titik panas berkurang, dan perhatian publik perlahan berpindah ke persoalan lain.

Siklus tersebut memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari: apabila kebakaran hutan dan lahan terus menjadi ancaman tahunan, seberapa efektif anggaran negara yang dialokasikan untuk mencegahnya?

Penanganan karhutla seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan seberapa cepat api berhasil dipadamkan. Keberhasilannya juga harus diukur dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran, mengurangi luas lahan terdampak, melindungi masyarakat dari asap, serta memastikan penyebab kebakaran tidak terus berulang.

Pada 2026, persoalan ini kembali mendapat perhatian serius. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan pada 21 Juli mempertanyakan efektivitas anggaran pengendalian karhutla. Ia menilai peningkatan anggaran lembaga terkait perlu diperiksa lebih jauh untuk memastikan dana benar-benar menjangkau kebutuhan mitigasi di lapangan.

Kritik tersebut penting karena persoalan kebakaran hutan bukan hanya soal jumlah uang yang tersedia. Persoalannya adalah bagaimana uang itu dibelanjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan hasil apa yang dapat dibuktikan.

Namun, menyatakan bahwa pemerintah hanya menunggu hujan juga tidak sepenuhnya sesuai fakta. BNPB dan Kementerian Kehutanan menjalankan patroli, pemadaman darat, operasi udara, deteksi dini, dan penegakan hukum.

Justru karena berbagai operasi telah dilakukan, evaluasinya perlu lebih tajam.

Jika setiap tahun negara kembali mengerahkan sumber daya besar untuk menghadapi ancaman yang sudah dapat diperkirakan, apakah strategi pencegahan telah cukup efektif? Atau apakah penanganan karhutla masih terlalu berfokus pada respons ketika kebakaran sudah terjadi?

Penanganan Karhutla dan Ketergantungan terhadap Hujan

Hujan merupakan salah satu faktor alam yang sangat membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Air meningkatkan kelembapan vegetasi, membasahi permukaan tanah, dan mengurangi kondisi kering yang memudahkan api menjalar. Pada lahan gambut, pembasahan juga penting karena kebakaran dapat berlangsung di bawah permukaan tanah.

Namun, menjadikan hujan sebagai satu-satunya harapan tentu bukan strategi penanggulangan bencana yang memadai.

Negara tidak dapat mengendalikan seluruh kondisi cuaca. Tetapi negara dapat mengurangi kerentanan wilayah, memperbaiki pengelolaan lahan, membangun sistem peringatan dini, serta mempercepat respons sebelum kebakaran meluas.

Mengapa Hujan Sering Menjadi Penentu Berakhirnya Kebakaran?

Kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh kombinasi kondisi cuaca, bahan bakar yang tersedia, karakteristik lahan, dan aktivitas manusia.

Pada musim kemarau, vegetasi dan tanah dapat kehilangan kelembapan sehingga lebih mudah terbakar.

Kondisi menjadi lebih rumit di kawasan gambut.

Api dapat masuk ke lapisan organik di bawah permukaan dan bertahan meskipun nyala api di atas tanah tidak lagi terlihat.

Karena itu, pemadaman tidak cukup dilakukan dengan menyiram permukaan yang terbakar. Petugas perlu memastikan lapisan gambut benar-benar basah dan tidak menyimpan bara.

Kementerian Kehutanan sendiri menekankan pentingnya pembasahan dan pendinginan berkelanjutan pada kebakaran gambut karena api dapat menjalar di bawah permukaan.

Hujan yang cukup dapat membantu proses tersebut. Namun, ketergantungan terhadap perubahan cuaca memperlihatkan betapa pentingnya menjaga kelembapan lahan sebelum kebakaran terjadi.

Modifikasi Cuaca Bukan Tombol untuk Memanggil Hujan

Operasi modifikasi cuaca atau OMC sering menjadi bagian dari strategi penanganan karhutla.

Melalui teknologi penyemaian awan, pemerintah berupaya meningkatkan peluang hujan pada kondisi atmosfer yang memungkinkan.

Namun, modifikasi cuaca mempunyai keterbatasan.

Teknologi tersebut membutuhkan keberadaan awan dengan karakteristik tertentu. Ketika kondisi atmosfer terlalu kering dan awan potensial tidak tersedia, peluang keberhasilan operasi menjadi terbatas.

Kementerian Kehutanan pernah menjelaskan bahwa minimnya pertumbuhan awan hujan di Kalimantan Tengah pada Agustus 2026 membatasi peluang pelaksanaan OMC.

Artinya, teknologi ini bukan pengganti pengelolaan lahan dan pencegahan kebakaran.

Modifikasi cuaca dapat membantu ketika kondisinya mendukung, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya sandaran menghadapi musim kemarau.

Anggaran BNPB 2026: Besar untuk Bencana, tetapi Berapa untuk Pencegahan?

Perdebatan mengenai penanganan karhutla tidak dapat dipisahkan dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Pada September 2026, BNPB menyampaikan bahwa anggaran lembaganya tahun tersebut sekitar Rp1,055 triliun, dengan tambahan mandat rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga totalnya sekitar Rp1,082 triliun.

BNPB juga menyatakan telah menerima dana siap pakai sekitar Rp4,626 triliun untuk penanganan darurat berbagai bencana dan mengusulkan tambahan sekitar Rp5,676 triliun.

Angka-angka ini perlu dibaca secara hati-hati.

Dana siap pakai bukan anggaran yang seluruhnya diperuntukkan bagi karhutla. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan penanggulangan berbagai jenis bencana sesuai ketentuan.

Demikian pula, usulan tambahan dana tidak dapat diperlakukan sebagai pengeluaran yang sudah direalisasikan.

Anggaran Tanggap Darurat Tidak Sama dengan Anggaran Pencegahan

Salah satu persoalan mendasar dalam manajemen bencana adalah perbedaan antara biaya mencegah risiko dan biaya merespons kejadian.

Ketika kebakaran sudah meluas, pemerintah membutuhkan personel, logistik, transportasi, peralatan pemadaman, dan dukungan udara.

Pengeluaran tersebut penting untuk menyelamatkan masyarakat dan membatasi kerusakan.

Namun, biaya respons tidak secara otomatis menyelesaikan penyebab kebakaran.

Jika pengelolaan gambut, pengawasan kawasan rawan, dan kepatuhan pemegang izin tidak diperbaiki, risiko kebakaran dapat kembali muncul pada musim kemarau berikutnya.

Karena itu, evaluasi anggaran BNPB perlu memperhatikan berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk kesiapsiagaan dan pengurangan risiko dibandingkan dengan respons darurat.

Besarnya Anggaran Belum Membuktikan Efektivitas

Anggaran besar bukan bukti bahwa suatu lembaga bekerja buruk.

Penanggulangan bencana memang membutuhkan sumber daya, terutama ketika wilayah terdampak luas dan aksesnya sulit.

Namun, anggaran besar juga tidak otomatis membuktikan keberhasilan.

Publik membutuhkan informasi mengenai biaya operasi, wilayah yang berhasil dilindungi, kecepatan respons, dan dampak terhadap penurunan risiko.

Tanpa indikator tersebut, pembahasan anggaran mudah terjebak pada dua klaim yang sama-sama lemah: menganggap semua pengeluaran sia-sia atau menganggap semua pengeluaran pasti bermanfaat.

Keduanya perlu diuji melalui data.

Anggaran Kementerian Kehutanan dan Pertanyaan tentang Prioritas

Kementerian Kehutanan memperoleh pagu anggaran 2026 sekitar Rp6,039 triliun.

Dalam pembahasan bersama DPR pada September 2025, kementerian menjelaskan bahwa terdapat tambahan anggaran sekitar Rp1,105 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya.

Dari tambahan tersebut, Rp477,1 miliar diarahkan untuk sejumlah program nonoperasional prioritas, termasuk agroforestri, penertiban kawasan hutan, rehabilitasi, pendidikan kehutanan, dan operasi pemadaman karhutla.

Angka Rp477,1 miliar itu bukan alokasi khusus untuk pemadaman kebakaran. Dana tersebut mencakup beberapa program berbeda.

Perbedaan ini penting agar kritik terhadap anggaran tetap akurat.

Apakah Pencegahan Mendapat Porsi yang Memadai?

Kebakaran hutan dan lahan bukan ancaman yang sepenuhnya tidak dapat diperkirakan.

Pemerintah memiliki informasi mengenai wilayah rawan, kondisi gambut, pola musim, dan riwayat kebakaran.

Dengan informasi tersebut, pengurangan risiko seharusnya dapat dilakukan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Kementerian Kehutanan menyatakan telah menyiapkan strategi 2026 yang meliputi patroli, pemantauan titik panas melalui Sipongi Plus, pembentukan satuan tugas, kesiapan pemadaman, dan pengelolaan gambut.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan memang menjadi bagian dari kebijakan resmi.

Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah pelaksanaannya menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.

Berapa banyak kawasan rawan yang berhasil dijaga kelembapannya? Berapa cepat titik panas diverifikasi? Berapa kejadian yang dapat dihentikan sebelum berkembang menjadi kebakaran luas?

Jawaban atas pertanyaan tersebut lebih penting daripada sekadar jumlah kegiatan yang dilaporkan.

Transparansi Anggaran Harus Sampai pada Hasil Lapangan

Tulisan analisis yang diterbitkan melalui kanal opini Kementerian Keuangan pada 2026 mengusulkan penandaan anggaran yang lebih spesifik untuk pengendalian karhutla.

Tujuannya agar alokasi, realisasi, dan capaian program dapat ditelusuri dengan lebih jelas.

Usulan tersebut relevan karena pengendalian karhutla melibatkan banyak lembaga dan jenis kegiatan.

Tanpa pemisahan anggaran yang jelas, publik sulit mengetahui berapa dana yang benar-benar digunakan untuk patroli, pengelolaan gambut, pemadaman, atau pemulihan.

Transparansi semacam ini juga membantu pemerintah mengidentifikasi program yang efektif dan kegiatan yang perlu diperbaiki.

Ribuan Personel dan Puluhan Helikopter, Mengapa Karhutla Masih Terjadi?

Salah satu kritik yang sering muncul dalam penanganan karhutla adalah anggapan bahwa negara tidak melakukan apa-apa sampai hujan turun.

Data operasional menunjukkan gambaran yang berbeda.

Dashboard BNPB dengan pembaruan 2 Oktober 2026 mencatat pengerahan puluhan ribu personel gabungan dan puluhan unit udara di enam provinsi prioritas. Dashboard tersebut juga menampilkan luas lahan yang ditangani melalui operasi darat dan udara.

Kementerian Kehutanan pada Oktober 2026 menyatakan pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara, terdiri atas 17 unit untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca serta 44 unit untuk water bombing.

Artinya, kritik bahwa pemerintah hanya duduk menunggu hujan tidak menggambarkan seluruh kegiatan di lapangan.

Namun, keberadaan personel dan peralatan juga belum menjawab persoalan efektivitas.

Aktivitas Pemadaman Bukan Ukuran Tunggal Keberhasilan

Jumlah helikopter yang diterbangkan dapat menunjukkan besarnya upaya penanganan.

Begitu pula jumlah personel yang dikerahkan dan volume air yang dijatuhkan.

Namun, indikator tersebut terutama menggambarkan aktivitas, bukan keseluruhan hasil.

Penanganan karhutla perlu dinilai melalui luas kebakaran yang berhasil dicegah, kecepatan pengendalian, jumlah kejadian berulang, serta berkurangnya paparan asap terhadap masyarakat.

Apabila sebuah kawasan terus terbakar setiap tahun meskipun operasi pemadaman selalu dilakukan, kondisi tersebut menjadi alasan untuk mengevaluasi pendekatan pencegahan.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak api yang dipadamkan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa api terus muncul di lokasi yang berisiko tinggi.

Pemadam di Lapangan Tidak Seharusnya Menanggung Seluruh Beban

Petugas pemadam kebakaran hutan menghadapi pekerjaan berbahaya.

Mereka beroperasi di wilayah dengan akses terbatas, suhu tinggi, asap tebal, dan kondisi lahan yang tidak selalu stabil.

Kritik terhadap efektivitas penanganan karhutla tidak semestinya diarahkan kepada petugas lapangan yang mempertaruhkan keselamatan.

Tanggung jawab kebijakan berada pada sistem yang lebih luas, termasuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan lahan, dan penegakan hukum.

Pemadaman yang baik tetap dapat kewalahan apabila kondisi lingkungan dan tata kelola wilayah membuat kebakaran terus berulang.

Karhutla Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Juga Persoalan Tata Kelola Lahan

Kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.

Cuaca kering meningkatkan risiko, tetapi kondisi lahan, sumber penyulutan, dan praktik pengelolaan kawasan ikut menentukan apakah kebakaran terjadi dan meluas.

Karena itu, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan kebencanaan.

Persoalan ini juga menyangkut pengawasan usaha, tata ruang, perlindungan gambut, dan kepatuhan terhadap aturan pembukaan lahan.

Pencegahan Harus Dimulai Sebelum Asap Terlihat

Pada lahan gambut, pengelolaan tata air sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran.

Ketika gambut mengering, material organiknya menjadi lebih mudah terbakar. Kebakaran yang terjadi kemudian dapat sulit dipadamkan karena api masuk ke lapisan bawah permukaan.

Pencegahan memerlukan pemantauan kondisi lahan, pengelolaan kelembapan, dan pengawasan aktivitas berisiko.

Upaya tersebut mungkin tidak menghasilkan dokumentasi dramatis seperti helikopter yang menjatuhkan air.

Namun, dari sudut pandang pengurangan risiko, mencegah satu kejadian besar dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui respons setelah kebakaran meluas.

Perusahaan Pemegang Izin Harus Memikul Tanggung Jawab

Pemerintah tidak menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko.

Perusahaan dan pemegang hak atas lahan juga memiliki kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

BNPB pada September 2026 menyelenggarakan koordinasi dengan perusahaan pemegang hak guna usaha untuk memperkuat kesiapsiagaan, patroli, ketersediaan peralatan, dan respons kebakaran di wilayah kerja masing-masing.

Pendekatan tersebut penting karena pengendalian karhutla tidak akan efektif apabila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada negara setelah api membesar.

Pengawasan perlu memastikan pemegang izin menjalankan kewajibannya.

Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus didasarkan pada bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kabut Asap Adalah Biaya yang Tidak Selesai dengan Pemadaman

Perdebatan anggaran karhutla sering terpusat pada biaya operasi pemerintah.

Padahal, kebakaran juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi.

Kerusakan lingkungan juga dapat berlangsung lebih lama daripada kejadian kebakarannya sendiri.

Karena itu, biaya penanganan karhutla perlu dilihat bersama biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat.

Masyarakat Membayar Harga dari Kebakaran yang Berulang

Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat dapat menghadapi tambahan kebutuhan perlindungan kesehatan.

Kegiatan di luar ruangan mungkin harus dikurangi. Pekerjaan yang bergantung pada aktivitas lapangan dapat terganggu.

Dampaknya berbeda menurut tingkat paparan, kondisi kesehatan, dan karakteristik pekerjaan.

Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan, membutuhkan perhatian khusus ketika kabut asap terjadi.

Karena itu, keberhasilan pengendalian karhutla juga perlu diukur melalui kemampuan melindungi kesehatan masyarakat.

Luas lahan yang berhasil dipadamkan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran.

Pencegahan Bisa Lebih Bernilai daripada Respons Berulang

Secara ekonomi, pencegahan bencana berpotensi menghindarkan pengeluaran yang jauh lebih besar pada masa depan.

Namun, manfaatnya perlu dihitung berdasarkan kondisi dan program yang benar-benar dilaksanakan.

Tidak setiap kegiatan pencegahan otomatis efektif. Program yang salah sasaran juga dapat menghabiskan anggaran tanpa mengurangi risiko secara berarti.

Karena itu, pemerintah membutuhkan evaluasi berbasis hasil.

Wilayah yang mendapat intervensi pencegahan dapat dibandingkan dengan perkembangan risiko dan kejadian kebakaran dari waktu ke waktu, sambil memperhitungkan perbedaan cuaca dan karakteristik lahan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan anggaran dapat diarahkan kepada intervensi yang paling terbukti membantu.

Mengukur Anggaran BNPB dan Kementerian Kehutanan dari Kebakaran yang Berhasil Dicegah

Perdebatan mengenai anggaran penanganan karhutla tidak akan selesai hanya dengan mempertanyakan jumlah dana.

Publik membutuhkan ukuran kinerja yang lebih jelas.

Sistem pengendalian dapat dievaluasi berdasarkan waktu respons sejak titik panas terdeteksi, persentase kejadian yang dikendalikan sebelum meluas, luas kebakaran pada wilayah prioritas, serta kejadian berulang di lokasi yang sama.

Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kondisi cuaca.

Musim kemarau yang lebih berat dapat meningkatkan risiko kebakaran meskipun upaya pencegahan telah diperkuat.

Sebaliknya, penurunan luas kebakaran pada tahun dengan curah hujan tinggi belum tentu seluruhnya merupakan hasil kebijakan pemerintah.

Tanpa memperhitungkan faktor tersebut, penilaian kinerja berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Audit Kinerja Lebih Penting daripada Sekadar Laporan Serapan

Laporan realisasi anggaran menjelaskan berapa dana yang telah dibelanjakan.

Namun, serapan anggaran tidak dengan sendirinya menunjukkan apakah tujuan program tercapai.

Untuk menilai efektivitas, pemerintah dan lembaga pengawasan perlu menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang terukur.

Jika dana patroli meningkat, apakah deteksi dan penanganan awal menjadi lebih cepat?

Jika anggaran pembasahan gambut bertambah, apakah risiko kebakaran di kawasan sasaran berkurang?

Jika operasi udara diperluas, apakah dampaknya sebanding dengan biaya dan alternatif operasi darat?

Pertanyaan semacam ini dapat membantu membedakan pengeluaran yang diperlukan dari kegiatan yang kurang efektif.

Jangan Menjadikan Hujan sebagai Satu-Satunya Ukuran Keberhasilan

Turunnya hujan sering membantu mengakhiri periode kebakaran.

Namun, cuaca bukan sesuatu yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah.

Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya diumumkan ketika titik panas berkurang setelah hujan turun.

Pemerintah perlu menjelaskan bagian mana dari penurunan kebakaran yang berkaitan dengan operasi lapangan, perbaikan kondisi lahan, penegakan hukum, dan perubahan cuaca.

Pemisahan faktor tersebut memang tidak sederhana, tetapi penting bagi akuntabilitas kebijakan.

Jika Setiap Tahun Karhutla Berulang, Apa yang Harus Berubah?

Indonesia telah memiliki lembaga, peraturan, sistem pemantauan, dan personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

Tantangan utamanya bukan memulai semuanya dari nol.

Yang dibutuhkan adalah memastikan berbagai instrumen tersebut bekerja sebagai satu sistem pencegahan yang efektif.

Kementerian Kehutanan memiliki peran dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. BNPB mengoordinasikan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemegang izin, dan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi menjadi penting karena kebakaran tidak mengikuti batas administratif.

Namun, koordinasi yang baik perlu menghasilkan keputusan operasional yang jelas, bukan hanya pertemuan dan laporan kegiatan.

Penanganan karhutla juga membutuhkan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat melihat perkembangan risiko, tindakan pemerintah, serta hasil pengawasan.

Anggaran BNPB dan Kementerian Kehutanan tidak dapat disebut sia-sia hanya karena kebakaran masih terjadi. Tetapi keberadaan anggaran dan operasi besar juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa pencegahan telah berhasil.

Ukuran yang lebih tepat adalah apakah risiko kebakaran berkurang, kejadian dapat dikendalikan lebih awal, kerugian masyarakat menurun, dan pengelolaan kawasan rawan semakin baik.

Hujan akan tetap menjadi faktor penting dalam mengakhiri kebakaran, terutama ketika kondisi lahan sangat kering.

Namun, negara tidak seharusnya menggantungkan keberhasilan kebijakan pada datangnya hujan.

Ketika musim kemarau berikutnya tiba, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kesiapan helikopter, pengerahan petugas, dan harapan terhadap perubahan cuaca.

Mereka membutuhkan bukti bahwa uang publik telah digunakan untuk membuat kebakaran berikutnya lebih kecil kemungkinannya terjadi.

Sebab dalam pengelolaan bencana, keberhasilan terbesar tidak selalu terlihat dari api yang berhasil dipadamkan.

Keberhasilan terbesar juga dapat berupa kebakaran yang tidak pernah sempat membesar.

Referensi

DPR RI — Sebut Penanganan Karhutla Berulang Tanpa Mitigasi, Johan Rosihan Minta Evaluasi Anggaran KLHK dan BNPB (21 Juli 2026)Pernyataan dan kritik anggota Komisi IV DPR

Kementerian Kehutanan — Perkuat Mitigasi Dini, Kemenhut Siapkan Strategi Terpadu Hadapi Karhutla 2026 (28 Januari 2026)Strategi pencegahan, patroli, dan pengendalian karhutla

BNPB — Dashboard Informasi Penanganan Karhutla 2026Data operasi, personel, armada, dan luas penanganan karhutla

BNPB — Hadapi Puncak Karhutla 2026, Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Pemegang HGUPengawasan pemegang izin dan operasi terpadu

Kementerian Kehutanan — Hotspot Turun 158 Titik, Kemenhut Fokus Operasi KarhutlaOperasi darat, armada udara, dan penanganan gambut

Kementerian Kehutanan — Pembahasan Pagu Anggaran 2026 Bersama Komisi IV DPR RIRincian pagu anggaran Kementerian Kehutanan 2026

Kementerian Keuangan — Menghitung Ulang Ongkos Fiskal KarhutlaAnalisis biaya fiskal dan transparansi anggaran karhutla

detikNews — BNPB Usul Tambah Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana 2026 Rp5,67 Triliun (8 September 2026)Penjelasan anggaran BNPB dan dana siap pakai

By Alison

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *